pasal 1 ayat 6. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang. pasal 1 ayat 6

Pasal 8 Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang. Pasal 22 (1) Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi tata usaha negara, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 11 ditambah dengan ayat (15) dan ayat (16) yang berbunyi: "(15) Wajib Pajak yang menanamkan modalnya di daerah terpencil dapat melakukan penyusutan atas harta. 1:1 Teofilus a yang mulia b , Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, 1:2 seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula c adalah saksi mata d dan pelayan Firman. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II. (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. go. Huruf f Cukup jelas. Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing. Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 memiliki enam ayat, seperti dikutip dari situs resmi DPR RI. (2) Dalam hal pengawasan pengangkutan barang tertentu tidak diatur oleh instansi teknis terkait,3. Pasal 9. 1:1 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. a. Pasal 4 (1) Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan. com - Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut negara kesatuan. Ayat (1) Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 9 (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas: a. ASAS DAN TUJUAN 3. Pasal 6 (1) Krisis energi merupakan kondisi kekurangan energi. RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN. Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Pasal 18. BAB VI JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN. (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan. dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini; d. Isi UU Sisdiknas. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pekerja Sosial Generalis; dan c. PENYELENGGARAAN 6. Mengingat: 1. Pasal 5. Pasal 22 (1) Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). perencanaan; b. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan. hutan produksi. 16 tahun 2009 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;2. PERSYARATAN 6. 000. Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 1. PUTUSAN Nomor 128/PUU-XIII/2015. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum. dan bandar udara, yang diatur di pasal 1 ayat 6 huruf k yang berupa: 1. 2. 1:3 untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, Share. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana. KETENTUAN UMUM 2. . Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta. 1999. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. ayat (1) wajib melaksanakan tugas pengawasan serta memberikan nasihat dan saran kepada direksi/pengurus agar kegiatan usahanya dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah. Pasal 6 (1) Kebijakan nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam: a. Regeling van het Beroep in Belastingszaken (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali. Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana : a. Lampiran mengenai jenis Psikotropika. Bentuk. Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran€Negara Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pasal 8 Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang­ Undang Dasar 1945 Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN Menetapkan : UNDANG­UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945. keimigrasian. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b. ABSTRAK PERATURAN. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataPerubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. 3 Pasal 3 (1) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari. 1:1 Amsal-amsal Salomo bin Daud, raja Israel, Share. hutan produksi. fungsi konservasi, b. pada ayat (1) huruf c mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG 4. - 2 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang - undang ini untuk melakukan. Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. Pasal 5 Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina. Ayat (3) Huruf a : Yang dimaksud dengan "membahayakan negara" adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan UUD NRI Tahun. Memahami bunyi pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 UUD NRI 1945 dengan mengetahui arti atau makna dari masing-masing ayat. Aug 25, 2014 · Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), yang rumusannya sebagai berikut. Kemudian pasal 4 ayat (1) menyebutkan: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”, dan Pasal 18 Ayat (1). Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945; 2. 1:1 Sesudah Musa hamba TUHAN a itu mati, berfirmanlah TUHAN kepada Yosua b bin Nun 1 , abdi Musa itu, demikian: 1:2 "Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai c d Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri 2 e yang akan Kuberikan kepada mereka, f kepada orang Israel itu. Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak. Ketentuan Pasal 6 dihapus. (2) Kebebasan . Pengumuman Untuk Pembaca merdeka. Huruf d Cukup jelas. (1) Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak. Mar 27, 2022 · Sumber : Pasal 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 1Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:1. Baca juga. KETENTUAN UMUM 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN 3. Pendahuluan. (1) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Selain itu, pedagang. atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . Dasar Hukum. Bab Pemerintahan Daerah Sebelum diubah, ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam satu pasal yakni Pasal 18 (tanpa ayat), setelah diubah menjadi tiga pasal yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Kompetensi Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditujukan untuk: a. (2) Dalam keadaan tertentu, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Naskah sumber utama: Masoretik, Taurat Samaria, Septuaginta dan Naskah Laut Mati. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; 2. (1) Susunan, kekuasaan, acara dan tugas Pengadilan Negeri dan Kejaksaan yang dimaksudkan dalam pasal 2 bab d tersebut dilakukan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan ini, menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada danPasal 6 : Ayat (1) Cukup jelas. Pasal 7. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 37A Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam. Mengingat : 1. Dalam pada itu tidaklah selalu harus dilakukan tuntutanKetentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, dan huruf h diubah dan ditambah 5 (lima) huruf, yakni huruf i sampai dengan huruf m, serta ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto. Undang-Undang, 1 TAHUN 2022. KETENTUAN PENUTUP. Mengingat : 1. b. Sep 23, 2008 · Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e. *) (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. KETENTUAN UMUM 2. Nov 1, 2020 · Pasal 1 Ayat 1, 2, dan 3. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang - undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 1. (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Pasal 30 (1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu: a. Isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat,menggantikan UU No. 1:3 untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, Share. Mengingat : 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;a. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Pasal 1 . Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Amar Putusan:1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 100. Dengan . - 6 - BAB II LAPORAN POLISI DAN PENYELIDIKAN Bagian Kesatu Laporan Polisi Pasal 3 (1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menyatakan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amandemen terakhir berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum. - 2 - Dengan Persetujuan Bersama. Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) 1. fungsi lindung, dan c. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 46. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2. Huruf c Cukup jelas. (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan. Pasal 5 ayat (l), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2) Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 undang-Undang Nomor 7 Tahun rg94 tentang pengesahan Agreement Establishing the world Tra. Demikian isi dari pasal 6 KUHAP, semoga bermanfaat. proyek saudara: artikel Wikipedia. PKP wajib membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk setiap: a. Undang-undang (UU) NO. pengawasan. Perubahan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) mengenai Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan rumusan sebagai berikut. 000,- (seratus ribu rupiah). Ayat (3)1:1 Amsal-amsal Salomo bin Daud, raja Israel, Share. Pasal 6 dirombak total. Ayat (2) Cukup jelas: Ayat (3) Cukup jelas: Pasal 37: Cukup jelas:. Daniel 6 adalah pasal keenam Kitab Daniel dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden. UUD 1945 pasal 1 ayat 3 telah mengalami tiga kali amandemen. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang(6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini . Mar 19, 2021 · Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”. Pasal 6 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Hak yang diberikan oleh konstitusi itu merupakan bentuk dari pembagian negara yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, berdasarkan. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf e, dan ayat (2) diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 6 (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: a. Terdapat upaya mencegah penghindaran pajak dengan diterapkannya metode yang sesuai dengan international best practice yang diatur dalam Perubahan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang PPh. Narkotika Golongan I; b. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; b. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN. -6-Pasal 2 (1) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf i adalah jasa penunjang berupa: a. 1. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a. Adapun sesudah amandemen, ayat 1 dan 2 Pasal 19 UUD 1945 mengalami perubahan bunyi, serta ditambahkan ayat baru yakni ayat 3. . Pasal 6 (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. HAK-HAK KORBAN 5. Pasal 1 ayat 6, berbunyi : a. Pasal 6 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal panitia seleksi pemilihan dibentuk.